Ketum KONI Pusat mengunjungi Team Softball Putri Indonesia pada perhelatan SEA Games 2019 Filipina
Foto Bersama Setelah Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.
Pengurus KONI PUSAT Tahun 2019-2023
Letjen TNI (Purn) Marciano Norman Terpilih Jadi Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 dalam acara Musornas KONI di Hotel Sultan Jakarta secara Aklamasi.
Serah Terima Jabatan Ketua Umum KONI Pusat
Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman Tatap Muka dengan Karyawan di Ruang Rapat Lantai. 10 Jakarta.

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite III DPD RI pada Selasa (14/1). Rapat tersebut membahas inventarisasi materi ‘Penyusunan RUU tentang Perubahan UU No: 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)’ di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Jajaran pimpinan KONI Pusat turut hadir dalam RDPU antara lain; Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Suwarno, Wakil Ketua Umum II Nanang Djuana, Wakil Ketua Umum V Nani Rahayu Basuki dan Sekretaris Jenderal TB. Ade Lukman.

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman juga menjelaskan terkait Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan digelar di Papua. Marciano menjelaskan, mulanya PON di Papua ditetapkan 47 cabor namun dikurangi menjadi 37, artinya 10 cabor diturunkan. Selain itu, juga menyampaikan permintaan Gubernur Papua untuk menunda PON menjadi 2021. Akan tetapi permintaan tersebut tidak disetujui Presiden sehingga disepakati untuk dikurangi.

Lebih lanjut Ketum Marciano Norman mengatakan perlu ada political will yang baik untuk calon bibit atlet yang akan datang. Lantaran, jika berbicara atlet jangan sampai ada politisasi karena olahraga untuk Indonesia bukan golongan tertentu. “Jika bicara atlet, kita jangan sampai terkotak-kotak karena olahraga untuk Indonesia,” jelas dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muhammad Rakhman mengatakan penghapusan 10 cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun ini perlu dicarikan solusinya karena hal itu dapat menghambat proses pembinaan dan pengembangan potensi atlet.

“hal tersebut dinilai dapat menghambat proses pembinaan dan pengembangan potensi atlet, Padahal atlet dari 10 cabor tersebut sudah mempersiapkan diri untuk gelaran PON XX”, Ucapnya.